Pilkada Langsung & Tidak Langsung

Pada hari Kamis,25/9/2014 dilaksanakan sidang paripurna untuk menetapkan RUU pilkada langsung atau tidak langsung dengan dihadiri oleh 500 dari 560 anggota DPR.  Terdiri dari Partai Demokrat (130 orang), Partai Golkar (96), PDIP (90), PKS (55), PAN (43), PPP (33), PKB (21), Gerindra (22), dan Hanura (10). 

Hasil akhir dari sidang paripurna tersebut adalah disahkannya RUU pilkada tidak langsung yang artinya pemilihan gubernur dan wealikota berada di tangan DPR/DPRD. Hasil tersebut diberoleh melalui hasil foting terbanyak dimana jumlah suara yang memilih opsi pertama (Pilkada langsung oleh rakyat) sebanyak 135 orang anggota DPR. Sementara itu, yang memilih opsi II (Pilkada lewat DPRD) sebanyak 226 orang anggota DPR. Abstain 0 (nol).

  

Prilaku DPR/DPRD, Dialah yang akan memilih pemimpin di daerah kita.

Bagaimanapun sebagian besar rakyat kecewa dengan disahkannya RUU Pilkada tidak langsung karena bagaimanapun juga rakyat berhak memilih pemimpin yang berkualitas yang mampu memajukan daerah. Selain itu rakyat sampai sekarang masih belum yakin bahwa pemimpin pilihan DPR/DPRD memiliki karakter baik yang dapat memajukan bangsa indonesia. Kehawatiran tersebut muncul karena memang sejak didirikannya KPK banya para oknum DPR/DPRD yang terjerat korupsi. Dalam website Tribunnews menyebutkan bahwa DPR/DPRD merupakan lembaga pemerintah terkorup yaitu mencapai 3600-an. Ini merupakan angka yang sangat fantastis dan tidak heran jika indonesia dicap sebagai negara yang banyak korupsinya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menteri yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2012. Tercatat sedikitnya ada 24 politisi yang terjerat kasus korupsi.

"Mayoritas adalah anggota DPR dan DPRD yang terjerat korupsi 2012," ujar peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi dalam Outlook Korupsi Politik 2013 di Warung Daun, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Menurutnya, kader Partai Golkar paling banyak terjerat kasus korupsi (14 kader). Di posisi kedua, Partai Demokrat dengan 10 kader dan disusul PAN dengan PDIP dengan delapan kadernya.

Berikut nama-nama politisi itu;

1. Izederik Emir Moeis, Anggota DPR Fraksi PDIP periode 1999-2004, 2004-2009.
2. Murdoko, Ketua DPRD Jawa Tengah, PDIP.
3. Riza Kurniawan, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, PAN.
4. Iqbal Wibisono, Mantan Anggota DPRD Jawa Tengah, Golkar.
5. Yohanes Eluay, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Golkar.
6. Zulklifi Shomad, Mantan Ketua DPRD Kota Jambi, PKB.
7. Yurikus Dimang, Wakil Ketua I DPRD, Golkar.
8. Jambran Kurniawan, Wakil Ketua DPRD, PPP.
9. Aries Marcorius Narang, Ketua DPRD Palangkaraya, PDIP.
10. Sukarni Joyo, Anggota DPRD Kutai Timur, PDIP.
11. Andi Irsan Idris Galigo, Anak Bupati Bone/Anggota DPRD Bone, Golkar.
12. Angelina Sondakh, Anggota DPR, Demokrat.
13. H. Zahri, Swasta, Direktur PT Langgam Sentosa, Ketua DPRD Pelalawan, Golkar.
14. Muhammad Faizal Aswan, Anggota DPRD Riau, Golkar.
15. M. Dunir, Anggota DPRD Riau, PKB.
16. Taufan Andoso Yakin, Wakil Ketua DPRD Riau, PAN.
17. E. Suminto Adi, Mantan Kasi Pelayanan Nasabah Bank Jatim, Anggota DPRD Mojokerto, PAN.
18. Wisnu Wardhana, Ketua DPRD Surabaya, Demokrat.
19. Zulkarnaen Djabar, Anggota Banggar, Anggota Komisi VII, Golkar.
20. Afit Rumagesan, Ketua DPRD Fakfak, tidak terindentifikasi.
21. Sumartono, Anggota DPRD Semarang, Gerindra.
22. Agung Purno Sarjono, Anggota DPRD Semarang, PAN.
23. Andi Alfian Malaranggeng, Menteri Pemuda dan Olahraga, Demokrat
24. M. Nazaruddin, Anggota DPR, Demokrat.(Mut)

Selain korupsi ada beberapa oknum DPR/DPRD yang kedapatan bermain wanita, melihat Video Hot, bermain games, sibuk sendiri, berpakaian bak artis, dan tidur ketika sedang dilaksanakannya rapat atau sidang. Masalah lain juga timbul yaitu dari gubernur dan bupatipun dimana mereka mengeluhkan bahwa jika mereka dipilih oleh DPR/DPRD maka sebagai pemimpin daerah akan diatur dan dipantau pelaksanaannya bak boneka.

Ituah segudang permasalahan yang ada dalam DPR/DPRD dan itu membuat rakyat kecewa, takut, gelisah, dan khawatir akan keberadaan RUU Pilkada Tidak Langsung. Dibawah ini ada beberapa keunggulan dan kekurangan pilkada langsung dan tidak langsung:

Pilkada Langsung:

Kelebihan:

- Masyarakat paham betul mengenai pimpinan pilihannya.

- Pemimpin akan lebih dekat kepada rakyat.

- Pemimpin tahu betul permasalahan yang dihadapi rakyatnya.

Kekurangan:

- Dana pemilu yang terlalu besar (bisa di tataulang).

- Bagi daerah konflik akan ada peluang rakyat memilih pemimpin yang lemah/menentang pemerintah untuk kemerdekaan daerahnya seperti di papua Indonesia dengan OPM.

- Tingginya kemungkinan korupsi dana pilkada.

- Konflik antar partai

Pilkada Tidak Langsung

Kelebihan:

- Partai akan banyak diuntungkan

- Dana bisa diminimalisir 

- Menghemat waktu

- Menurunnya sengketa pilkada

- Berkurangnya korupsi dana pilkada

- Berkurangnya konflik antar partai

Kekurangan:

- Adanya kemungkinan Pemimpin yang dipilih tidak merasa bebas/tertekan dalam menjalankan tugasnya.

- Adanya kemungkinan Dinasti kepemimpinan.

- Lebih besar kemungkinan korupsi proyek daerah.

- Rakyat tidak faham betul pemimpin yang memimpinnya.

Selama ini pilkada maupun pemilu secara angsung banyak memunculkan orang-orang berkarakter baik yang mampu memajukan indonesia, diantaranya SBY, Jusup kala, JokoWi, Ahok, Risma, dan masih banyak lagi. Rakyat sudah mulai belajar tentang demokrasi pemilihan pemimpin yang baik. Namun sekarang setelah disahkannya RUU Pilkada tidak langsung, rakyat akan kembali seperti dulu lagi dan hanya bisa menunggu apakah DPR/DPRD mampu memberikan pemimpin yang berkarakter, ataukah mereka yang akan di demo mahasiswa untuk dikembalikannya RUU Pilkada langsung.

Semua memang memiliki kelebihn dan kekurangan, namun kita tahu bahwa dari pada gonta ganti ora nggenah lebih baik membetulkan yang sudah ada. Semoga saja keputusan itu bisa lebih membuat rakyat indonesia BAHAGIA. AAAAMMMMIIIIINNNNNN.....

Sumber:

http://news.liputan6.com/read/476467/ini-daftar-politisi-korup-di-2012
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/05/07/mmfanx-koruptor-cenderung-lakukan-pencucian-uang
http://palembang.tribunnews.com/2014/09/25/kpk-anggota-dprd-yang-terjerat-korupsi-3600-orang

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/25/ncghet-pengambilan-keputusan-ruu-pilkada-dilanjutkan-lobilobi-fraksi 

http://politik.suarasurabaya.net/news/2014/140349-Kelebihan-dan-Kekurangan-Pilkada-Langsung-Maupun-Tak-Langsung